Pati — Gelombang protes besar-besaran mengguncang Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa (13/8/2025). Ribuan warga dari berbagai desa tumpah ruah di alun-alun kota menuntut Bupati Pati, Sudewo, untuk mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menembus di kisaran angka 250%. Kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat ini memicu kemarahan publik yang tak terbendung.
Aksi protes dimulai sejak pagi, dengan massa membawa spanduk bertuliskan “Cabut Kenaikan PBB” dan “Turunkan Sudewo”. Sejumlah orator bergantian menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut, yang dianggap sebagai beban tambahan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi. Menurut laporan Detik Jateng, kenaikan PBB ini berlaku untuk semua objek pajak, tanpa mempertimbangkan daya bayar warga di pedesaan maupun perkotaan (Detikcom, 2025a).
Seorang petani asal Kecamatan Gabus, Sutrisno, mengungkapkan kenaikan PBB membuatnya kesulitan mengatur pengeluaran rumah tangga. “Lahan sawah kami tidak bertambah, hasil panen juga tidak naik, tapi pajak malah melonjak sampai dua kali lipat lebih. Ini sangat memberatkan,” ujarnya saat diwawancarai di lokasi aksi (Tirto.id, 2025).
Meski Bupati Sudewo mengumumkan pencabutan kenaikan PBB dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, langkah itu dinilai terlambat. Kekecewaan telah meluas, dan sebagian besar massa tetap menuntut ia mundur dari jabatannya. “Pencabutan PBB ini hanya sebagian dari masalah. Rakyat sudah lama tidak percaya. Ini soal akumulasi kebijakan yang tidak pro-rakyat,” kata Siti Rohmah, perwakilan forum warga dari Kecamatan Margoyoso (Detikcom, 2025b).
DPRD Kabupaten Pati telah merespons dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kebijakan Bupati, termasuk menilai kemungkinan langkah hukum lebih lanjut. Ketua DPRD Pati menyatakan Pansus akan memanggil semua pihak terkait untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan kewenangan (Detikcom, 2025d).
Aksi ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan daerah di Indonesia: kebijakan yang mengabaikan partisipasi publik dan sensitivitas sosial dapat memicu eskalasi politik dan sosial. Peristiwa di Pati membuktikan legitimasi kepemimpinan tidak hanya bergantung pada jabatan formal, tetapi juga pada kepercayaan rakyat.
Sumber:
Detikcom. (2025a, August 13). Duduk perkara demo warga Pati hingga desak Bupati Sudewo mundur. Detik Jateng. https://www.detik.com/jabar/berita/d-8059024/duduk-perkara-demo-warga-pati-hingga-desak-bupati-sudewo-mundur
Detikcom. (2025b, August 13). Bupati Pati cabut kenaikan PBB, minta maaf ke warga. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8059391/bupati-pati-cabut-kenaikan-pbb-minta-maaf-ke-warga
Detikcom. (2025c, August 13). Fakta-fakta demo Bupati Pati ricuh: 34 orang terluka, 11 ditangkap. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8059843/fakta-fakta-demo-bupati-pati-ricuh-34-orang-terluka-11-ditangkap
Detikcom. (2025d, August 14). DPRD Pati bentuk pansus usut kebijakan Bupati Sudewo. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8060012/dprd-pati-bentuk-pansus-usut-kebijakan-bupati-sudewo
Tirto.id. (2025, August 13). Rangkuman hasil demo Pati 13 Agustus & respons Bupati Sudewo. Tirto.id. https://tirto.id/rangkuman-hasil-demo-pati-13-agustus-respons-bupati-hfNR
Tags
Nasional