Pati — Permintaan maaf yang disampaikan Bupati Pati, Sudewo, pada Selasa (13/8/2025) pasca-pencabutan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%, tidak mampu meredam gelombang aksi protes warga. Massa tetap bertahan dengan tuntutan utama: mendesak Sudewo mundur dari jabatannya.
Kebijakan kenaikan PBB yang semula memicu demonstrasi besar ini dinilai hanya puncak gunung es dari akumulasi kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Sudewo. Dalam pernyataannya, Sudewo mengaku telah mencabut keputusan tersebut dan memohon maaf kepada masyarakat, namun banyak peserta aksi menilai langkah itu terlambat. “Pencabutan itu tidak menyelesaikan masalah, karena masalahnya bukan hanya PBB. Ini soal ketidakadilan dalam kebijakan lain yang sudah lama kami rasakan,” kata Siti Rohmah, salah satu perwakilan forum warga (Detikcom, 2025a).
Pengamat politik lokal, Ahmad Syarifudin, menilai bahwa kasus ini menunjukkan lemahnya komunikasi politik pemerintah daerah dengan masyarakat. “Jika kanal partisipasi publik dibuka sejak awal, kebijakan kontroversial seperti kenaikan PBB bisa dikaji bersama dan tidak memicu krisis sosial sebesar ini,” ujarnya (Tirto.id, 2025b). Ia menambahkan, permintaan maaf yang disampaikan dalam situasi krisis sering kali hanya dipersepsikan sebagai reaksi defensif, bukan komitmen perubahan.
Di tengah eskalasi ini, DPRD Kabupaten Pati telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut sejumlah kebijakan Bupati, termasuk PHK pegawai RSUD dan proses pengangkatan Direktur RSUD yang dinilai tidak sah (Detikcom, 2025c). Ketua DPRD memastikan pansus akan bekerja cepat agar hasilnya dapat menjadi dasar langkah politik berikutnya, termasuk opsi pemakzulan.
Kisah di Pati menjadi pelajaran penting tentang arti legitimasi politik di tingkat daerah: permintaan maaf saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik ketika jurang ketidakpercayaan sudah terbentuk. Dalam konteks ini, rakyat menuntut bukan sekadar pencabutan kebijakan, tetapi juga perubahan kepemimpinan yang dianggap tidak lagi mewakili aspirasi mereka.
Sumber:
Detikcom. (2025a, August 13). Bupati Pati cabut kenaikan PBB, minta maaf ke warga. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8059391/bupati-pati-cabut-kenaikan-pbb-minta-maaf-ke-warga
Detikcom. (2025b, August 13). Fakta-fakta demo Bupati Pati ricuh: 34 orang terluka, 11 ditangkap. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8059843/fakta-fakta-demo-bupati-pati-ricuh-34-orang-terluka-11-ditangkap
Detikcom. (2025c, August 14). DPRD Pati bentuk pansus usut kebijakan Bupati Sudewo. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8060012/dprd-pati-bentuk-pansus-usut-kebijakan-bupati-sudewo
Tirto.id. (2025a, August 13). Rangkuman hasil demo Pati 13 Agustus & respons Bupati Sudewo. Tirto.id. https://tirto.id/rangkuman-hasil-demo-pati-13-agustus-respons-bupati-hfNR
Tirto.id. (2025b, August 14). Analisis politik di balik gelombang protes warga Pati. Tirto.id. https://tirto.id/analisis-politik-gelombang-protes-pati-hfQ3
Tags
Nasional