Pati — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang memicu gelombang protes besar-besaran masyarakat. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu (14/8/2025), sehari setelah aksi unjuk rasa berakhir ricuh di Alun-Alun Pati.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyatakan Pansus akan memeriksa kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversial, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%, pemberlakuan lima hari sekolah, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pegawai RSUD tanpa pesangon, hingga pengangkatan Direktur RSUD yang diduga cacat prosedur. “Kami akan memanggil semua pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi, mulai dari Bupati, kepala OPD, hingga pihak rumah sakit,” ujar Ali (Detikcom, 2025a).
Pembentukan Pansus ini merupakan langkah formal DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi warga yang disuarakan dalam demonstrasi pada 13 Agustus 2025. Dalam aksi tersebut, ribuan warga dari berbagai kecamatan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Meski Bupati telah mencabut kebijakan kenaikan PBB dan meminta maaf, protes tetap berlanjut karena warga menilai ada banyak persoalan lain yang belum diselesaikan (Tirto.id, 2025a).
Menurut Wakil Ketua DPRD, Hardi, Pansus memiliki mandat waktu tertentu untuk menyelesaikan investigasi dan menyusun rekomendasi. Hasil Pansus dapat berujung pada teguran politik, rekomendasi pembatalan kebijakan, atau bahkan memulai proses pemakzulan. “Kami akan bekerja sesuai mekanisme yang diatur undang-undang, namun tetap memperhatikan aspirasi rakyat,” tegas Hardi (Detikcom, 2025b).
Pengamat politik daerah, Ahmad Syarifudin, menilai pembentukan Pansus menunjukkan adanya respons politik yang serius terhadap krisis kepercayaan publik. “Langkah ini bukan hanya soal memeriksa kebijakan, tapi juga memulihkan legitimasi DPRD sebagai wakil rakyat yang mengawasi eksekutif,” ujarnya (Tirto.id, 2025b). Ia menambahkan, transparansi proses Pansus menjadi kunci agar hasilnya dapat diterima semua pihak.
Masyarakat kini menanti apakah Pansus akan mampu mengungkap secara tuntas dugaan pelanggaran prosedur dan kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Perkembangan ini menjadi ujian penting bagi DPRD Pati dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah.
Sumber:
Detikcom. (2025a, August 14). DPRD Pati bentuk pansus usut kebijakan Bupati Sudewo. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8060012/dprd-pati-bentuk-pansus-usut-kebijakan-bupati-sudewo
Detikcom. (2025b, August 13). Bupati Pati cabut kenaikan PBB, minta maaf ke warga. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8059391/bupati-pati-cabut-kenaikan-pbb-minta-maaf-ke-warga
Tirto.id. (2025a, August 13). Rangkuman hasil demo Pati 13 Agustus & respons Bupati Sudewo. Tirto.id. https://tirto.id/rangkuman-hasil-demo-pati-13-agustus-respons-bupati-hfNR
Tirto.id. (2025b, August 14). Analisis politik di balik gelombang protes warga Pati. Tirto.id. https://tirto.id/analisis-politik-gelombang-protes-pati-hfQ3
Tags
Nasional