Pati — Gelombang protes di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang awalnya dipicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%, kini berkembang menjadi penolakan luas terhadap berbagai kebijakan Bupati Sudewo. Isu yang diangkat tak lagi terbatas pada pajak, melainkan juga mencakup kebijakan pendidikan, pemutusan hubungan kerja (PHK) guru honorer, hingga proyek-proyek pembangunan yang dinilai tidak pro-rakyat.
Dalam orasi yang disampaikan di Alun-Alun Pati, perwakilan forum warga menegaskan kebijakan lima hari sekolah dan program regrouping sekolah mengancam keberlangsungan guru honorer. “Banyak guru honorer terancam kehilangan pekerjaan. Kebijakan lima hari sekolah mengurangi jam mengajar dan berdampak langsung pada pendapatan mereka,” ujar Siti Rohmah, aktivis pendidikan lokal (Tirto.id, 2025a).
Isu pemutusan hubungan kerja massal di RSUD Pati juga menjadi pemicu kemarahan. Menurut catatan Detik Jateng, puluhan pegawai rumah sakit diberhentikan tanpa pesangon, sementara pada saat yang hampir bersamaan, manajemen justru melakukan perekrutan pegawai baru. Kondisi ini memunculkan dugaan ketidakadilan dalam manajemen SDM di sektor kesehatan daerah (Detikcom, 2025a).
Selain itu, sejumlah proyek pembangunan juga dipersoalkan. Renovasi alun-alun yang menelan biaya besar, pemasangan jumbotron, dan pembongkaran masjid bersejarah menjadi sorotan, karena dinilai tidak memiliki urgensi dibandingkan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. “Di tengah banyak warga kesulitan ekonomi, anggaran justru dialihkan ke proyek-proyek yang tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” ungkap Ahmad Syarifudin, pengamat kebijakan publik dari Universitas Muria Kudus (Tirto.id, 2025b).
Bupati Sudewo sempat mencabut kebijakan kenaikan PBB dan menyampaikan permintaan maaf, namun aksi protes tetap berlanjut. Bagi warga, pencabutan kebijakan itu tidak menyentuh akar persoalan. “Ini soal pola kepemimpinan yang tidak melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan,” kata Rohmah menegaskan (Detikcom, 2025b).
DPRD Kabupaten Pati merespons dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi berbagai kebijakan kontroversial tersebut, termasuk PHK pegawai RSUD dan pengangkatan Direktur RSUD yang diduga cacat prosedur. Ketua DPRD Pati menyatakan pansus akan memanggil seluruh pihak terkait untuk klarifikasi sebelum mengambil langkah politik lanjutan, termasuk opsi pemakzulan (Detikcom, 2025c).
Protes yang meluas ini menunjukkan krisis di Pati bukan sekadar persoalan kebijakan tunggal, melainkan akumulasi dari sejumlah keputusan yang dianggap merugikan masyarakat. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting, bahwa keberlanjutan kepemimpinan daerah tidak hanya diukur dari legalitas jabatan, tetapi dari sejauh mana pemimpin menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang transparan, adil, dan partisipatif.
Sumber:
Detikcom. (2025a, August 13). Duduk perkara demo warga Pati hingga desak Bupati Sudewo mundur. Detik Jateng. https://www.detik.com/jabar/berita/d-8059024/duduk-perkara-demo-warga-pati-hingga-desak-bupati-sudewo-mundur
Detikcom. (2025b, August 13). Bupati Pati cabut kenaikan PBB, minta maaf ke warga. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8059391/bupati-pati-cabut-kenaikan-pbb-minta-maaf-ke-warga
Detikcom. (2025c, August 14). DPRD Pati bentuk pansus usut kebijakan Bupati Sudewo. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8060012/dprd-pati-bentuk-pansus-usut-kebijakan-bupati-sudewo
Tirto.id. (2025a, August 13). Rangkuman hasil demo Pati 13 Agustus & respons Bupati Sudewo. Tirto.id. https://tirto.id/rangkuman-hasil-demo-pati-13-agustus-respons-bupati-hfNR
Tirto.id. (2025b, August 14). Analisis politik di balik gelombang protes warga Pati. Tirto.id. https://tirto.id/analisis-politik-gelombang-protes-pati-hfQ3
Tags
Nasional