Sejak awal 2025, Presiden Prabowo Subianto memperluas peran militer ke ranah sipil dengan membentuk seratus batalion TNI yang difokuskan pada sektor pertanian, ketahanan pangan, hingga distribusi bantuan publik. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian program strategis pemerintah. Pada saat yang sama, kebijakan ini memunculkan perdebatan luas mengenai kembalinya doktrin dwifungsi ala Orde Baru dalam wajah baru demokrasi Indonesia (The Guardian, 2025).
Program ini tidak berhenti di lahan sawah. Militer juga ditugaskan membantu rehabilitasi irigasi, pengolahan bahan makanan, hingga distribusi beras di daerah terpencil. Pemerintah berargumen, prajurit TNI memiliki disiplin, logistik, dan kapasitas organisasi yang lebih baik dibanding aparatur sipil biasa. Bahkan, beberapa perwira aktif kini ditempatkan di lembaga sipil strategis seperti Bulog, dengan alasan memperkuat manajemen cadangan pangan nasional (East Asia Forum, 2025; AP News, 2025).
Namun langkah ini segera memantik kritik dari aktivis demokrasi dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai, keterlibatan militer dalam urusan sipil justru mengaburkan garis batas antara fungsi pertahanan dan pelayanan publik. Human Rights Watch menegaskan, perluasan peran militer dapat melemahkan mekanisme kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata. Amnesty International bahkan menyebut kebijakan ini sebagai “jalan pintas berbahaya” yang bisa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI (PBHI, 2025).
Di lapangan, kebijakan ini menimbulkan beragam reaksi. Seorang petani di Nusa Tenggara Timur, Rudi, mengaku mendapat bantuan bibit dan tenaga dari batalion TNI yang dikirim ke desanya. “Kami senang sawah dibuka lebih cepat, tapi terus terang agak aneh melihat tentara lebih banyak di sawah daripada di barak,” ujarnya sambil tersenyum getir. Pernyataan itu mencerminkan campuran rasa syukur sekaligus kegelisahan masyarakat (VietnamPlus, 2025).
Di sisi lain, mahasiswa dan aktivis terus melancarkan protes. Aksi besar di Jakarta pada Maret 2025 bahkan berujung pada pendudukan Hotel Fairmont oleh kelompok sipil yang menolak revisi UU TNI. Mereka menilai proses legislasi berlangsung tertutup dan mengabaikan partisipasi publik. Poster bertuliskan “Reformasi Dikhianati” dan “Sipil di Atas Militer” mewarnai jalanan ibu kota sebagai simbol perlawanan (Wikipedia, 2025).
Pemerintah tetap membela kebijakan ini. Menteri Pertahanan menyebutkan, militerisasi pertanian merupakan strategi jangka panjang untuk mengatasi ancaman krisis pangan dan memperkuat ketahanan nasional. Anggaran pertahanan pun meningkat 37 persen pada 2025. Sebagian daripadanya dialokasikan untuk mendukung program pangan berbasis militer. Bagi pemerintah, langkah ini dianggap solusi cepat dan efektif untuk menghadapi masalah struktural (Reuters, 2025).
Meski demikian, kalangan akademisi memperingatkan adanya risiko demokrasi yang serius. Hady Pradnyana, peneliti politik, menilai militerisasi kebijakan pangan hanya akan mengurangi profesionalisme birokrasi sipil. “Militer memang disiplin, tapi bukan berarti mereka ahli pertanian. Negara justru berisiko mengulang pola lama dwifungsi ABRI yang sudah ditinggalkan sejak 1998,” ujarnya (Kumparan, 2025).
Kisah tentara di sawah kini menjadi potret kontras perjalanan demokrasi Indonesia. Di satu sisi, ada manfaat jangka pendek berupa percepatan distribusi pangan dan bantuan. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran keterlibatan militer di ranah sipil perlahan mengikis prinsip reformasi dan supremasi sipil. Wajah baru dwifungsi ABRI ini masih bisa menjadi jalan keluar darurat, tetapi juga berpotensi menyeret demokrasi kembali ke masa lalu.
Daftar Pustaka
AP News. (2025, March 20). Why Indonesia’s new military law is alarming pro-democracy activists and rights groups. https://apnews.com/article/99950f862d738e07cdb1586ccb08adbe
East Asia Forum. (2025, May 6). Armed forces enter Indonesia’s food production battle. https://eastasiaforum.org/2025/05/06/armed-forces-enter-indonesias-food-production-battle/
Kumparan. (2025, March 16). Mengapa militerisasi jabatan sipil mengancam demokrasi? https://kumparan.com/hady-pradnyana/mengapa-militerisasi-jabatan-sipil-mengancam-demokrasi-24gNvJOlmu1
PBHI. (2025, August 10). Militerisasi dan impunitas: ancaman serius bagi masa depan demokrasi dan reformasi sektor keamanan. https://pbhi.or.id/militerisasi-dan-impunitas-ancaman-serius-bagi-masa-depan-demokrasi-dan-reformasi-sektor-keamanan/
Reuters. (2025, August 13). Indonesia boosts role of military in food security initiative. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-boosts-role-military-food-security-initiative-2025-08-13/
The Guardian. (2025, August 28). In Prabowo’s Indonesia, the military is quietly creeping back into civilian life. https://www.theguardian.com/world/2025/aug/28/indonesia-president-prabowo-subianto-military-civilian-affairs
VietnamPlus via VNA. (2025, August 15). Indonesia promotes military’s role in ensuring food security. https://en.vietnamplus.vn/indonesia-promotes-militarys-role-in-ensuring-food-security-post324603.vnp
Wikipedia. (2025, March 2025). 2025 Jakarta Fairmont Hotel occupation; 2025 Indonesian protests. https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Jakarta_Fairmont_Hotel_occupation; https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Indonesian_protests